Pakta Integritas diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 49 Tahun 2011. Substansi Pakta Integritas dituangkan ke dalam dokumen Pakta Integritas. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Permen PANRB 49 Tahun 2011, bahwa dokumen Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Penerapan pakta integritas memiliki beberapa tujuan penting, antara lain:
1. Mencegah Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme
Sebagai komitmen awal, pakta integritas
membantu mencegah perilaku curang atau penyalahgunaan wewenang.
2. Mewujudkan Penyelenggaraan
Pemerintahan yang Bersih
Dokumen ini mendukung transparansi dan
akuntabilitas kinerja ASN maupun pihak swasta yang bekerja sama dengan
pemerintah.
3. Membangun
Kepercayaan Publik
Ketika pejabat atau unit kerja
menandatangani pakta integritas, masyarakat melihat komitmen mereka untuk
bertindak jujur dan profesional.
4. Mengurangi Risiko
Konflik Kepentingan
Pakta integritas mengharuskan penandatangan menjauhkan diri dari pengaruh kepentingan pribadi maupun pihak lain.
5.
Jika terjadi pelanggaran, pakta integritas dapat dijadikan dasar pemberian tindakan administratif atau hukum.
Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sampit menyelenggarakan Rapat Internal Penilaian Internal LKE WBK Triwulan III Tahun 2026 dilanjutkan penandatanganan Pakta Integritas, Pernyataan Komitmen Kode Etik dan Kode Prilaku pada tanggal 16 Oktober 2026 dengan dimoderatori oleh Ketua Tim Kerja 5 Layanan Publik dan Zona Integritas : Hanariyannie, S.K.M, dilanjutkan dengan arahan Kepala Balai Kekarantinaan Kelas II Sampit : Syarif Abubakar Katili, SH, M.Si. M.K.M, dihadiri Tim Pembangunan Zona Integritas, Tim SKI dan seluruh pegawai secara daring zoom meeting dan luring di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sampit.
Dalam melakukan tugasnya seorang ASN harus mentaati peraturan sesuai dengan kode Etik dan Kode Perilaku ASN yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/156/2023 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Tujuannya untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, meningkatkan disiplin, serta kualitas dan perilaku kerja berdasarkan nilai-nilai Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif sehingga dapat meningkatkan citra Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan, mendukung tercapainya Smart ASN 2026, dan tercapainya transformasi sistem kesehatan.
Melalui pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan seluruh pegawai semakin memahami pentingnya penerapan nilai-nilai integritas serta kepatuhan terhadap kode etik dan kode perilaku dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Penguatan integritas perlu diwujudkan melalui sikap, tindakan, dan pengambilan keputusan yang menjunjung tinggi kejujuran, kedisiplinan, serta profesionalisme. Selain itu, penandatanganan Pakta Integritas dan Pernyataan Komitmen Kepatuhan terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku merupakan bentuk kesungguhan dan tanggung jawab seluruh pegawai Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sampit dalam membangun budaya kerja yang berintegritas, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
- Hanariyannie, SKM -





























